UDD PMI Jakarta Utara Lumpuh. Masyarakat Komplain!

Jakarta Utara, JurnalUtara.com – Hari ini, Senin (1/3/2021), beberapa warga masyarakat mengeluh kecewa, karena niatnya untuk berdonor darah tidak terlayani. Hal ini terjadi karena Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Jakarta Utara tidak beroperasi sejak hari Kamis (25/2/2021) sore. Warga kecewa karena penutupan UDD tanpa pemberitahuan.

“Saya datang dari jauh-jauh sengaja ingin berdonor darah, sampai disini ternyata gak buka. Jadinya buang-buang waktu aja kan?,” kata Bahrudin (50 tahun) warga Pademangan, salah satu warga calon pendonor yang datang ke PMI Jakarta Utara, lalu pergi dengan kecewa. “Sebaiknya diumumin ke masyarakat lah, biar gak kecewa kayak saya.”

Penutupan unit donor darah, di tengah upaya gencar PMI Kota Jakarta Utara mengkampanyekan donor darah di masa pandemi, memang selain menimbulkan kekecewaan, juga keheranan di tengah masyarakat. Hal ini diuangkapkan para tokoh masyarakat, salah satunya adalah Suwardi, Sekretaris PDM Muhammadiyah Jakarta Utara.

“Jujur saja, kita kecewa dengan keputusan ini. Di tengah gencarnya kita mengkampanyekan donor darah ke seluruh pelosok Jakarta Utara, ini malah ditutup, tanpa kejelasan,” kata Suwardi. “PMI Kota Jakarta Utara sudah menjadi ikon masyarakat Jakut dengan kemajuannya yang jauh melampaui PMI kota-kota lain.”

“Saya sendiri berharap semua pihak menahan egonya dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai kondisi yang sudah sulit di era pandemi ini, jadi bertambah sulit, akibat keengganan untuk berdialog,” lanjut Suwardi.

Diambil-alih oleh PMI DKI Jakarta

Dalam rangka meliput keluhan warga tersebut, Jurnal Utara sempat mengabadikan satu unit mobil milik unit transfusi darah PMI DKI Jakarta terparkir tepat di depan lobby markas PMI Kota Jakarta Utara. Beberapa personil terlihat sibuk menurunkan berbagai barang atau peralatan dan mengangkutnya ke bangunan miliki PMI Jakarta Utara itu. Tidak berhasil diperoleh keterangan apapun dari para personil tersebut. Benarkah telah terjadi pengambil-alihan UDD PMI Kota Jakut oleh PMI DKI Jakarta secara paksa? Atas keputusan siapakah?