KAHMI Jaya Desak Boikot Israel, Minta Sikap Tegas Nasional
Jakarta, Jurnalutara.cpm – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jakarta Raya menyerukan agar Majelis Nasional KAHMI memiliki sikap tegas atas tindakan agresif yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) KAHMI yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis hingga Jumat (10–11 Juli 2025), MW KAHMI Jaya juga mendorong pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan nyata berupa boikot produk, embargo senjata dan ekonomi terhadap Israel.
Ketua Umum MW KAHMI Jaya, M. Ichwan Ridwan, yang akrab disapa Bang Boim, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sesi pleno Rakornas. Ia menegaskan bahwa sikap diam atau netral atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina bukanlah pilihan bagi bangsa Indonesia yang memiliki dasar konstitusional dalam mendukung kemerdekaan setiap bangsa di dunia.
“Kami merekomendasikan kepada Majelis Nasional KAHMI agar tidak bersikap pasif atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Saatnya KAHMI bersuara tegas. Pemerintah Indonesia pun perlu mengambil langkah diplomatik dan ekonomi yang nyata seperti boikot dan embargo terhadap Israel,” ujar Bang Boim.
Lebih lanjut, Ichwan menjelaskan bahwa rekomendasi ini bukan semata-mata bersifat politis, tetapi sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian moral terhadap bangsa yang selama puluhan tahun terus dijajah.
“Boikot bukan hanya soal produk. Ini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Sudah saatnya kita, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengambil sikap,” tambahnya.
Rakornas dan Silatnas KAHMI tahun ini dihadiri ratusan alumni HMI dari seluruh Indonesia, termasuk para tokoh nasional, akademisi, profesional, serta perwakilan Majelis Wilayah dan Majelis Daerah. Forum ini menjadi ruang penting untuk merumuskan arah gerakan keumatan dan kebangsaan, termasuk menyikapi isu-isu global yang berdampak pada kemanusiaan.
Rekomendasi KAHMI Jaya ini diharapkan menjadi masukan strategis dalam penyusunan sikap organisasi secara nasional, sekaligus menjadi tekanan moral agar pemerintah Indonesia tidak bersikap ambigu dalam menghadapi konflik Palestina-Israel. (*)