Jakarta, Jurnalutara.com – Sesepuh Betawi yang juga Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo turut mendampingi Jajaran Pengurus Bamus Betawi menyampaikan usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya perkembangan regulasi baru, terkait UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat Betawi sekaligus Ketua Kehormatan Bamus Betawi menyampaikan pentingnya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 ini menyesuaikan dengan telah disahkannya Undang-undang No.2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta diantaranya tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Hal-hal yang substansial yang berubah seperti :
Perubahan Nama Perda dari Pelestarian kebudayaan Betawi menjadi Pemajuan Kebudayaan Betawi, Pembentukan Lembaga Adat kaum Betawi. Pelaksanaan Kongres Kaum Betawi dan tentang Dana Abadi Kebudayaan Betawi.
“Apresiasi atas tanggapan positif dari Gubernur terhadap usulan ini dan mengharapkan agar Gubernur dapat menjadikan apa yang kami sampaikan ini, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Revisi Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi menjadi Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi.”ujar Fauzi Bowo
“Alhamdulillah, Pak Gubernur setuju untuk melakukan revisi terhadap Perda Nomor 4 tahun 2015,” kata Ketua Umum Bamus Betawi, Riano P Ahmad usai melakukan audiensi dengan Pramono Anung didampingi Wakil Gubernur DKI Rano Karno di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa
Riano menjelaskan, usulan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 ini merupakan hasil rekomendasi dari kajian Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Bamus Betawi bersama Forkabi pada 15 Juli 2025 lalu.
Dia juga berharap pemerintah daerah selaku pembina organisasi kemasyarakatan (ormas) bisa terus menempatkan budaya Betawi sebagai budaya utama di Jakarta serta menjadi pengayom bagi keluarga besar warga Betawi. Bamus Betawi Siap untuk melaksanakan ketentuan yang akan ditetapkan dalam revisi Perda. Khususnya dalam hal kelembagaan.
