Bawaslu Jakut Gelar Rakor Tahapan Pengawasan Pemilu Bersama KPU.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Sali Aminuddin menjelaskan kegiatan koordinasi Tahapan Pengawasan Pemilu/Pemilihan ini dilakukan agar kita mengetahui Tahapan-tahapan apa saja menjelang dimulainya Pemilu, dan kegiatan ini diisi dengan diskusi yang akan menjadi Nara sumber nya Ketua KPU Jakarta Utara Bahder Maloko dan Anggota Komisioner Bawaslu Jakarta Utara M. Dimyati, jelas Sali Aminuddin.

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Muhammad Jufri mengataka saat ini kita sedang mengadakan Rakor pengawasan Tahapan karena diketahui bahwa pemilu 2024 yang akan datang tahapannya dimulai tahun 2022, maka sejak awal kita selalu melakukan koordinasi kepada seluruh elemen masyarakat, baik dari mahasiswa, masyarakat pemantau dan steakholder yang lain, untuk bisa bersama-sama untuk melakukan kordinasi tentang persiapan Pemilu yang akan datang, ujar M.Jupri

” Ini dilakukan karena tahapan awal pemilu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jadi tiap pertiga bulan kami mengapdet pengawasan data pemutakhiran data berkelanjutan untuk menata data pemilih yang akan datang, jadi jangan sampai pemutakhiran data sudah berjalan data pemilih masih amburadul,”

Untuk itu sejak awal kita persiapkan diri bersama KPU untuk mengapdet terus data pemilih kedepan, jadi kita terus berkoordinasi dengan KPU sejauh mana berapa penduduk yang keluar dan berapa penduduk yang masuk serta berapa penduduk yang sudah 17 tahun, semua harus didata untuk menentukan berapa jumlah pemilih di Jakarta Utara, jelas M.Jupri

Sedangkan Ketua KPU kota Jakarta Utara Bahder Maloko sebagai Nara sumber menjelaskan Dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU selain data dari instasi, didapati juga dari partisipasi masyarakat, kemudian data kami sandingkan, dan dilakukan verifikasi datanya,

” Terus selain itu KPU juga melakukan verifikasi data kematian , didata 8 TPU di Jakarta Utara, kemudian adanya data pindah domisili tapi tidak lapor kedukcapil, dan adanya data  pindah domisilinya antar kota,”

Permasalahan adanya data yang timbul di DP4,  padahal orang tersebut sudah  meninggal, karena orang tersebut belum dilaporkan sehingga data orang tersebut muncul lagi,

” Juni tahun 2022 tahapan pemilu sudah dimulai, sedangkan pelaksanaannya ditahun  2023, semua tergantung peraturan, tahapan  tersebut bisa berubah atau tidak, ” tambah Bahder

Sementara itu M.Dimyati memaparkan tugas Bawaslu adalah memastikan apa yang dilakukan Bawaslu sebagai bagian dari regulasi Pemilu bersama KPU atau tidak,

” Terkait dengan data pemilih warga yang sudah berusia 17 tahun tercatat sebagai pemilih itu sangat penting, karena sering kali Masalah yang ramai adalah data pemilih, artinya kalau kita tidak ada kordinasi kemudian tidak kita sinergikan kedepan Masalah yang terkait dengan daftar pemilih itu akan tuntas dan selesai,”

Ini nih juga merupakan amat UU No.7 Bawaslu melakukan pengawasan, melakukan monitoring dan memastikan segala apa yang dilakukan dalam daftar pemilih berkelanjutan ini berjalan dengan baik dan benar sehingga tidak adalagi masyarakat yang mempunyai hak sebagai pemilih tidak tercatat, jelasnya