Ketum KAHMI Jaya: RDF Rorotan Perlu Disempurnakan, Libatkan Warga Dalam Sosialisasi
Jakarta, Jurnalutara.com – Fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, akan mulai beroperasi secara bertahap pada 22 Juli 2025 dan penuh pada September mendatang. Meski sempat mendapat penolakan warga karena menimbulkan bau tak sedap, fasilitas ini tetap dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan yang dijanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam forum diskusi bertajuk “RDF Plant Rorotan: Tutup atau Dilanjutkan?” yang digelar Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) pada Kamis (10/7/2025) di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, sejumlah narasumber memberikan pandangan mengenai masa depan RDF Rorotan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup, Firdaus Ali, mengungkapkan bahwa RDF Rorotan merupakan fasilitas pengelolaan sampah modern dan disebut sebagai yang terbesar di dunia. “Pemprov Jakarta juga akan membangun empat RDF lainnya di kota-kota administratif lain,” ujarnya.
Firdaus menyoroti kondisi darurat sampah di Jakarta yang kini menghasilkan 7.000 ton sampah per hari. “Dalam tiga hari, tingginya bisa setara dengan Candi Borobudur. Tumpukan sampah di Bantar Gebang sudah mencapai 56 juta ton,” kata Firdaus. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto yang dinilai penting hadir dalam forum tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Jakarta Raya, M. Ichwan Ridwan, yang turut hadir sebagai narasumber mewakili tokoh dan warga Jakarta Utara, menyampaikan bahwa masyarakat mendukung RDF sebagai solusi penanganan sampah. Namun, ia menekankan perlunya penyempurnaan fasilitas agar sesuai dengan konsep ramah lingkungan.
“Pada prinsipnya, masyarakat Jakarta Utara setuju jika RDF jadi pilihan teknologi penanganan sampah di Rorotan, namun harus disempurnakan dan sesuai dengan rencana yang dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Ichwan. Ia mengusulkan agar kawasan RDF dipercantik dengan desain dan ornamen khas Betawi agar menjadi daya tarik wisata.
Ichwan juga mendorong sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemerintah dan tokoh masyarakat, mulai dari RT, RW, LMK, Dewan Kota, Ormas, OKP, hingga komunitas.
Lurah Rorotan Ahmad Fitroh, yang juga merupakan warga setempat, menyatakan RDF harus dilanjutkan dengan catatan bau harus dihilangkan. “Kami usul agar pemuda Rorotan yang belum bekerja diprioritaskan untuk bekerja di RDF,” katanya.
Ketua RW 08 Rorotan, Achmad Fauzi, menyampaikan harapan yang sama. Menurutnya, RDF dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi warga sekitar melalui sektor UMKM.
Acara FGD ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKJ, Matsani, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono. Ia menyampaikan pesan gubernur agar hasil forum ini menjadi masukan konstruktif untuk kebijakan pemerintah. “Forum ini juga bagian dari semangat kebangsaan dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.(*)