Soroti Soal Dinasti Politik, Senat Mahasiswa Hukum Jayabaya Gelar FGD

Jakarta, Jurnalutara.com – Menyoroti Dinasti Politik Usai putusan MK soal usia capres-cawapres, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Universitas Jayabaya Kamis (16/11/2023)

Diskusi dengan mengusung tema “Polarisasi Politik Dinasti Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi” ini digelar menanggapi situasi politik menjelang Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan secara serentak 16 Februari 2024 mendatang.

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Ahmad Ruslan Syah mengatakan diskusi dalam bentuk FDG ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan analisis secara komprehensif terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dan dampak potensialnya terhadap lanscape politik.

“Antusias mahasiswa yang mengikuti diskusi ini sangat besar, sebagai wadah edukasi tentang dinasti politik di Indonesia” ujar Ruslan.

Diskusi tersebut menghadirkan 3 (tiga) narasumber diantaranya Pengamat Politik Muhammad Juliano, Aktivis Mahasiswa Hugo Sibagariang, dan Senat Mahasiswa Ahmad Ruslan Syah, serta dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta.

Pembicara dalam FDG tersebut diantaranya Hugo Giberto seorang aktifis Melinial menyampaikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sarat nepotisme itu ketua MK jelas telah melanggar kode etik karena memiliki hubungan keluarga dengan obyek putusannya. 

“Maka dari itu sesuai dengan keputusan MKMK bahwasanya ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman itu adalah melanggar kode etik hakim Mahkamah Konstitusi sehingga dikenakan sanksi berat yaitu pemecatannya sebagai ketua  MK,” ujar Hugo saat menjawab pertanyaan peserta diskusi.

Seperti diketahui Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dinilai publik telah membuka ruang bagi dinasti politik. Drama mencapai puncaknya tatkala Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, menjadi cawapres. Publik pertama-tama harus berani bersuara melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi.

Dinasti politik bukan soal keluarga semata. Dinasti mengacu pada cara berpolitik zaman dinasti di mana kekuasaan diberikan secara turun temurun bukan atas dasar kapasitas.

Peserta dalam diskusi tersebut dapat mengeksplorasi dimensi hukum, sosial, politik dan etika seputar dinasti politik dan pengaruhnya terhadap persepsi publik, keterwakilan dan proses demokrasi.