Kompleksitas Pilkada Jakarta, Bawaslu Jakarta Berikan Peningkatan Kualitas Kepada Pengawas Pemilu Ad Hok
Jakarta, Jurnalutara.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Bawaslu DKJ) menggelar acara Kegiatan peningkatan kapasitas terkait bagaimana Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Penerimaan laporan dari masyarakat.
Kegiatan bertajuk Penguatan Kapasitas Laporan Pelanggaran Pemilihan Bagi Pengawas di Lingkungan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta digelar Pada 5 – 6 Juni 2024 di Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat.
Pada saat pembukaan acara, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Sakhroji menyampaikan: Bahwa anggota Pengawas Pemilu Daerah Khusus Jakarta harus memahami Visi dan Misi Bawaslu. Visi Bawaslu adalah menjadi Lembaga Pengawas yang terpercaya. Untuk menjadi lembaga Pengawas Pemilu terpercaya maka Pengawas Pemilu harus profesional dan berintegritas. Untuk menghasilkan Pengawas Pemilu yang profesional dan berintegritas maka perlu adanya peningkatan kualitas, ujarnya.
“Kegiatan ini dalam rangka upaya peningkatan kwalitas Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Pemilu Ad hok, yang baru satu minggu kemarin dilantik” ungkap Sakhroji.
“Setelah pelantikan sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maka harus bersiap menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan” tuturnya.
Ia menjelaskan materi dalam diskusi ini terutama peningkatan kwalitas dalam Pengawasan dan Pencegahan, Peningkatan kwalitas penindakan, Penanganan pelanggaran dan Sengketa proses Pemilu. Dengan materi-materi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam diharapkan pengawasan Pemilu di Daerah Khusus Jakarta sudah siap untuk melaksanakan tugas dan kewenangan selama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024.
Terpantau media, hadir Ketua Bawaslu Daerah Khusus Jakarta 2023 – 2028, Munandar Nugraha yang membuka langsung acara tersebut.
Dalam sambutannya Munandar Nugraha mengatakan Bawaslu Jakarta memiliki tugas konstitusi dan akuntasi. Menurutnya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) memegang peran penting dalam tugas Bawaslu. LHP jadi bukti kita (Bawaslu) lakukan pengawasan. LHP menjadi bukti sah pencairan dana perjalanan dinas (Perdin).
Munandar Nugraha juga meminta kepada para Panwascam untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di kecamatan tempat ia bertugas. Meminta Panwascam untuk berkoordinsi dengan Camat, Lurah, Kapolsek dan Danramil daerahnya bahkan memiliki nomor kontak mereka.
Hal itu dilakukan untuk memetakan potensi pencegahah, jika ada masalah berkoordinasi untuk dicarikan pemecahannya, tutup Munandar Nugraha
Sementara di tempat yang sama, Reki Putra Jaya (Anggota Bawaslu DKJ, Divisi Penyelesaian Sengketa), memaparkan: Saat ini Tahapan Pilkada di Jakarta masuk pada tahapan pendaftaran dukungan untuk calon perseorangan. Ada satu calon yang mendaftar dukungan tersebut yang saat ini sedang dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Daerah Khusus Jakarta dan jajaran. Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan, masih banyak dukungan yang belum memenuhi syarat, sehingga dilakukan perbaikan dukungan oleh pasangan calon dari tanggal 3 – 7 Juni 2024, paparnya.
“Diharapkan pasangan calon dapat menyerahkan dukungan sesuai jumlah yang ditetapkan atau lebih”, pungkasnya.
Hingga berita ini dilansir, acara berjalan tertib dan lancar. (KS)