Transformasi Politik Identitas Di Pilgub DKI 2024

Oleh : Achmad Fachrudin, Dewan Pakar KAHMI Jaya

Jakarta, Jurnalutara.com – Barangkali tidak salah jika Francis Fukuyama dalam bukunya “Identity: The Demand for Dignity and The Politics Resentmen” (2018) berceloteh, abad 21 ditandai dengan fenomena politik identitas. Menurut Ubed S. Abdillah, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Fenomena politik identitas dengan berbagai variannya acapkali muncul, terutama pada setiap kali digelar demokrasi elektoral.

Seperti Pemilu Serentak atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daereah (Pilkada).
Politik identitas sendiri, menurut Zainal Abidin Bagir dalam “Pluralisme Kewarganegaraan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia”, bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni.

Selain itu, identitas sejatinya adalah sudah build in, inheren dan alamiah dengan setiap diri manusia. Bahkan dalam Islam, identitas merupakan fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sebab manusia pasti sejak lahir ditakdirkan akan memiliki suku bangsa, bahasa dan agama. Dengan demikian, memisahkan bahasa, etinis dan bahkan agama pada manusia, termasuk dalam kontek politik merupakan pengingkaran terhadap eksistensi manusia. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah memahami, mensikapi, menerapkan serta tidak kalah pentingnya mengelola politik identitas secara cerdas.

Dinamika dan Turbulensi
Sepanjang sejarah politik Indoneia, praktik politik identitas acapkali berlangsung secara intens dan dinamis dengan dua wajah secara simultan: positif dan negatif. Secara positif, politik identitas berkontribusi signifikan dalam pembentukan identitas keindonesiaan dan kejakartaan. Antropolog Amerika Sertikat Clifford Geerzt misalnya berpendapat, agama, keturunan, bahasa, ras, adat dan ikatan kedaerahan merupakan faktor-faktor yang mengikat masyarakat dalam suatu kesatuan sosial.

Kemudian George Mc Turnan Kahin (1952) menulis disertasi tentang nasionalisme dan revolusi Indonesia. Bahkan Kahin tidak ragu menyatakan, agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa; ini benar-benar merupakan simbol kelompok (in group) untuk melawan pengganggu asing dan penindas agama yang berbeda.

Aktualisasi politik identitas mengambil ragam bentuk. Contohnya Pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asyari mendeklarasikan Resolusi Jihad (bisa dimaknai sebagai aktualisasi politik identitas) di Surabaya pada 21- 22 Oktober 1945. Para ulama tersebut kemudian mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad.

Di Surabaya, pada pertempuran 10 November 1945, Bung Tomo melalui radio memberikan komando kepada pejuang melawan tentara sekutu dengan diselingi pekkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh sebelumnya, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang dicetuskan oleh para pemuda pemudi Indonesia dengan spirit keragaman suku dan agama sebagai hasil perundingan dari Kongres Pemuda I dan II diarsiteki oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1925.
Di masa orde lama, politik aliran (identitas) mengilhami kemunculan lima aliran pemikiran politik. Yakni: Nasionalisme Radikal,

Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme demokratis, dan Komunisme. Di masa Orde Baru, terkecuali Golkar, baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dapat dikatakan sebagai partai politik yang pendiriannya pada 1973 dipengaruhi politik aliran/politik identitas.

Pada era reformasi, lahirnya sistem multi partai ditandai dengan lahirnya sejumlah partai politik berbasis agama/aliran. Diantaranya Partai Bulan Bintang yang dianggap sebagai representasi dari Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Bangsa dari rahim NU, Partai Amanat Nasional dari rahim Muhammadiyah, Partai Keadilan dari kalangan aktivis dakwah, dan lain-lain. Dari rahim Kristiani, lahir Partai Damai Sejahtera. Dalam kontek Jakarta yang dihuni oleh masyarakatnya yang pluralistik, politik identitas berperan menjadi penyeimbang, kohesi dan integrasi sosial.

Selain positif, penggunaan politik identitas tidak jarang berdampak negatif seperti memicu disintegritas, friksi, polarisasi, konflik dan sebagainya. Hal tersebut sudah terjadi sejak masa pra kemerdekaan, paska kemerdekaan, orde baru hingga era reformasi. Diantara catatan penting dalam sejarah adalah saat perdebatan di Majelis Konstituante mengenai dasar negara antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis terjadi pada tahun 1956-1959. Perdebatan ini berujung pada konflik ideologis dan tidak tercapainya konsensus nasional.

Di masa Orde Baru dan orde reformasi, politik identitas melahirkan sejumlah konflik dalam berbagai aspek kehidupan. Hal yang sama terjadi di Jakarta. Prof. Dr. Mayling Oey dari Universitas Indonesia dalam suatu penelitiannya menyebutkan, kekerasan antar etnis yang pemah terjadi di Jakarta biasanya melibatkan sesama pendatang suku-suku keras dan panas maupun antara kelompok pendatang tertentu dengan Kaum Betawi. Di lain pihak, setiap benturan antar-etnis pendatang kelas bawah hampir selalu disebabkan karena perebutan kapling pekerjaan. Selain juga karena adanya ketimpangan sosial yang ada di tengah masyarakat dapat menimbulkan konflik.