Efek Domino Anies dan Jokowi di Pilgub DKI 2024
Jakarta, jurnalutara.com – Di tengah isu maraknya apatisme masyarakat terhadap Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, langit politik Jakarta seolah disambar petir dengan turun gunung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung Pasangan Calon (Paslon) Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO). Sementara Mantan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan diindikasikan mendukung Paslon Cagub dan .Cawagub Pramono Anung dan Rano Karno alias si Doel (Pram-Doel). Keterlibatan elit politik nasional tersebut diperkirakan akan menimbulkan berbagai efek domino, baik positif maupun negatif.
1Manuver politik Jokowi mendukung Paslon RIDO disampaikan di kafe Kaizen Heritage 4.0, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
Mantan presiden ke-7 tersebut beralasan,
mendukung Paslon RIDO yang bernomor urut 01 karena rekam jejak. Sebagai mantan kepala
daerah, serta pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta yakni memiliki ilmu perencanaan tata kota. Jokowi yakin, jika semua bergerak maka Paslon RIDO bisa menang satu putaran di Pilgub DKI 2024.
Sementara dukungan Anies ke Paslon Nomor Urut 03 Pram-Doel diwujudkan dengan sejumlah pertemuan. Diantaranya pertemuan kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024). Momen pertemuan Pramono-Rano dan Anies diunggah di akun media sosial Pramono Anung. Dalam pertemuan tersebut Anies berpose salam tiga jari yang identik dengan kampanye Pram-Doel. Namun tidak diperoleh narasi yang disampaikan langsung oleh mantan calon presiden di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Baik Jokowi dan Anies, bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya langsung oleh keduanya, melainkan juga ditandai dengan masuknya para pendukung keduanya dalam barisan tim
kampanye, tim sukses maupun pada partisipasinya pada acara debat kandidat edisi perdana, kedua
dan terutama pamungkas. Meskipun tidak menutup kemungkinan, terjadi pergeseran dukungan diantara para pendukung Jokowi dan Anies. Artinya bisa saja loyalis Jokowi mendukung Paslon No. Urut 03. Sedangkan loyalis Anies nendukung Paslon No. Urut 01.
Efek Kontestasi
Turun gunungnya dua elit politik tersebut, diperkirakan akan menimbulkan efek domino
terhadap preferensi pemilih dan elektabilitas kandidat. Mengacu kepada hasil survei yang
dilakukan sejumlah lembaga survei, hasilnya variatif. Contohnya, hasil survei Saiful Mujani,
Research and Consultant (SMRC) yang dirilis, Rabu (13/11/2024) menempatkan Pram-Doel di
urutan teratas sebanyak 46 persen, kemudian RODI: 39,1 persen dan Dharma Pongrekun-Kun
Wardana (Dharma-Kun): 5,1 persen, dengan belum menentukan pilihan: 9,8 persen.
Survei Litbang Kompas dilakukan 20-25 Oktober 2024 terhadap 1.000 responden yang
diberikan pertanyaan model tertutup menghasilkan, Paslon RIDO: 34,6 persen, Dharma-Kun:3,3 persen, Pram-Doel: 38,3 persen, dan tidak tahu atau belum menentukan pilihan: 23,8 persen.
Kemudian survei LSI Denny JA yang dilakukan periode 16 hingga 22 Oktober 2024, dengan
jumlah responden sebanyak 800 orang, menghasilkan Paslon RIDO: 37,4 persen, Dharma-Kun: 4 persen, Pram-Doel: 37,1 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab: 21,5 persen. Sedangkan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 10-17 Oktober 2024 menghasilkan:
Pram-Doel: 41,6 persen, RIDO: 37,4 persen dan Dharma-Kun: 6,6 persen Dari empat Lembaga survei yang dianggap sejumlah kalangan cukup memiliki kredibilitas tersebut, hasilnya variatif. Selain itu tidak ada satupun Paslon yang memenangkan suara 50%+1 sehingga sesuai dengan aturan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lalu kemudian diperkuat UU No. 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pilgub DKI 2024 berpotensi terjadi dalam dua putaran. Hasil survei juga menunjukkan, adanya sejumlah pemilih yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Pemilih yang belum menentukan pilihan (swing voter) berpotensi menjadi faktor penentu pemenang Pilgub DKI Putaran Kedua. Jika dilakukan survei terakhir sebelum masa tenang (24 November 2024), mungkin hasil survei masih akan mengalami pergeseran peringkat elektabilitas calon.
Partisipasi Pemilih dan Konflik Struktural
Efek domino lain turun gunung Jokowi dan Anies adalah terhadap tingkat partisipasi Mengacu Pilgub DKI 2017, tingkat partisipasi pemilih mencapai 78 persen. Hal pemilih.tersebut dipicu oleh kualitas personalitas kandidat maupun dan isu-isu kampanye yang dilontarkan oleh Paslon Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Cagub DKI Anies Baswedan di Pilgub DKI 2027 pada putaran Kedua. Kedua Paslon tersebut didukung oleh pemilih loyal dan militant serta mesin partai yang juga bekerja secara maksimal.
Sementara kualitas kandidasi pada Pilgub DKI 2024 dianggap mempunyai problem serius. Terutama disebabkan proses kandidasinya diwarnai politik kartel dan oligarki dimana salah satu dampaknya adalah mengakibatkan Anies tidak dapat atau urung menjadi Cagub DKI di Pilgub
- Sehingga kontestasinya dianggap kurang kompetitif. Pun demikian dari sisi isu kampanye
yang dijual kandidat, termasuk di arena debat biasa saja, dan tidak atau kurang mendongkrak
gairah elektoral dari pemilih. Mesin kedua Paslon Cagub dan Cawagub DKI, terutama dari Partai
pendukung ditengarai tidak semua dan sepenuhnya bekerja kolektif dan massif.
Dengan turun gunungnya Anies dan Jokowi dan apalagi lagi ditingkahi dengan manuver
politik lainnya dalam bentuk kampanye tatap muka atau melalui digital, berpotensi memantik
tingkat partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024. Kalangan pemilih, terutama pendukung Anies
yang sebelumnya apatis, bahkan diisukan mengancam melakukan gerakan coblos semua (Gercos) akan berpikir ulang untuk berpartisipasi di Pilgub DKI 2024, terlepas apapun pilihan politik Paslon Cagub dan Cawagub DKI. - Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub DKI 2024 diharapkan bisa mencapai sebesar 78 persen seperti pada Pilgub DKI 2017. Jikapun tidak bisa setara dengan tingkat partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2017, setidaknya bisa mendekati angka 78 persen dan tidak sampai terjadi anjlok atau jeblog di bawah 70 persen. Sebab jika sampai anjlok dan jeblog, akan berdampak negatif terhadap penilaian akan kinerja Penyelenggara Pilgub DKI 2024 dan legitimasi hasil Pilgub DKI 2024.
- Di sisi lain, turun gunungnya dua elit politik di Indonesia tersebut harus diwaspadai karena
berpotensi memicu terjadinya konflik struktural di tingkat elit politik. Terlebih sebelumnya
Presiden Prabowo Subianto sudah blakan-blakan mendukung Cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Bukan tidak mungkin, hal serupa bakal dilakukan terhadap Paslon RIDO, jelang Pilgub DKI - Padahal sebelumnya kerawanan politik untuk aspek kontestasi cenderung berada di level
sedang dan rendah. - Masalahnya tinggal pada timingnya, apakah dukungan Prabowo akan diberikan di Pilgub
DKI 2024 pada putaran pertama atau pada Pilgub DKI putaran Kedua? Tentu sangat tergantung
dari kalkulasi politik Prabowo Subianto dan pendukungnya, khususnya pada Koalisi Indonesia
Maju (KIM) Plus. Yang agak pasti, jika Pilgub DKI 2024 terjadi dua putaran, maka tingkat
kontestasi akan makin tinggi dan ketat, serta dua Paslon Cagub DKI tersisa akan jor-joran
melakukan penggalangan dan mobilisasi massa dan kapital, termasuk menggunakan potensi
pengaruh kekuasaan. - Marwah Pilgub DKI 2024
Dalam setiap kontestasi, baik di tingkat nasional maupun lokal, manuver elit politik
berdampak pada massa di tingkat akar rumput. Karenanya mesti diwaspadai dan diantisipasi.
Jangan sampai konflik struktural berdampak pada konflik horizontal, khususnya di tingkat akar
rumput. Dalam narasi mendiang kia kondang Zainuddin MZ: “jika elit politik berkonflik, bisa
diselesaikan di rumah makan atau kafe dengan komunikasi dan diplomasi. Tetapi jika terjadi
3konflik horizontal, apalagi di tingkat akar rumput, berpotensi melahirkan konflik komunikasi kekerasan dan menjurus anarkisme”. Jika terjadi kombinasi antara konflik struktural dalam skala tinggi dan massif serta mobilisasi massa serta pengaruh atau bahkan intervensi kekuasaan, efek dominonya akan sangat luas dan potential conflict. Bukan hanya pada kontestasi di Pilgub DKI melainkan juga akan merambah ke Pilkada Serentak 2024 lainnya. Bahkan bisa pula berdampak pada pemerintahan dan pembangunan paska Pilgub DKI 2024, baik di Jakarta maupun nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Oleh karena itu, elit politik termasuk Jokowi, Anies atau Prabowo termasuk Ketiga Paslon - Cagub dan Cawagub DKI, harus nenjaga marwah dirinya dengan cara menjadi role model dengan cara membersamai keterlibatannya di Pilgub DKI 2024 lebih berdampak efek domino positif pada meningkatnya kualitas kandidasi, kontestasi dan partisipasi pemilih secara simultan. Syaratnya para elit politik mesti menghormati supremasi hukum, peraturan perundangan, etika berpolitik dan bernegara. Jadi bukan sekadar terlibat dalam dukung mendukung sekadar meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara. Sementara KPU DKI dan Bawaslu DKI dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara dan Pengawas Pilgub DKI 2024, juga harus menjaga marwah dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, integritas, independensi dan sebagainya, serta penegakan hukum yang adil bagi pelanggar peraturan perundangan demi tegaknya keadilan Pilgub DKI 2024. Tanpa hal tersebut, bukan saja turun gunung elit politik berpotensi menimbul efek domino terhadap kerawanan tinggi pada spek kontestasi dengan berbagai bentuk dan coraknya, juga berpotensi menimbulkan kemunduran (backsliding) demokrasi di Jakarta, degradasi dan delegitimasi proses dan hasil Pilgub DKI 2024
