Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Dukung Penuh Kebijakan Prabowo Untuk Efisiensi Anggaran
Nasional, JurnalUtara.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinyatakan Menteri Agus Andrianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi XIII DPR, di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR RI, hari ini (Kamis, 13/2)
Menurut Menteri, langkah ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan efisiensi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
“Kami memahami bahwa pemerintah tengah menggalakkan program prioritas, seperti swasembada pangan dan energi. Serta investasi sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis.Kami tidak masalah dengan efisiensi ini, bahkan memicu kami untuk lebih kreatif dan teliti dalam penggunaan anggaran. Dan kami pastikan tidak ada kinerja terganggu dalam pelayanan kami,” ujar Pak Menteri.
Sebagai bagian dari komitmen ini, Kemenimipas telah mengusulkan rancangan efisiensi sebesar Rp. 4,49 Triliun. Dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 15,96 Triliun menjadi Rp. 11,46 Triliun. Efisiensi ini dilakukan pada Belanja Barang sebesar 55,9 Persen dan Belanja Modal sebesar 45 persen dari pagu awal. Sementara untuk Belanja Pegawai tidak dilakukan pengurangan.
“Kementerian Imipas memiliki pagu sejumlah Rp15.962.130.370.000. Anggaran program mendukung manajemen diampu oleh seluruh satuan kerja pusat dan wilayah, sedangkan program penegakan hukum dan pelayanan hukum diampu oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan di pusat dan wilayah,” urai Agus.
Walaupun dilakukan efisiensi anggaran, Kementerian Imipas tetap berkomitmen untuk melaksana tugas dan fungsinya secara maksimal, dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.
“Dengan adanya efisiensi, Kementerian Imipas tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari pimpinan, bapak/ibu Komisi XIII DPR RI, untuk menyetujui usulan revisi efisiensi anggaran sesuai rekonstruksi anggaran yang sudah ditetapkan,” harap Agus.
Tak hanya itu, dukungan Kemenimipas kepada Asta Cita Presiden Prabowo tidak hanya berbentuk efisiensi anggaran, tetapi juga dukungan program ketahanan pangan. Di mana saat ini di Rutan dan Lapas tengah digalakkan program Lumbung Pangan yang dikerjakan oleh warga binaan. Program Lumbung Pangan yang terbesar saat ini tengah digalakkan di Pemasyarakatan Nusakambangan. Yaitu mengelola 115 hektar lahan untuk menjadi sentra pertanian, peternakan dan budidaya perikanan.
Menteri Agus melanjutkan bahwa capaian kementerian ini dalam memberikan setoran PNBP pada 2024 sebesar Rp9 Triliun yang merupakan rekor terbesar institusi ini, akan terus ditingkatkan capaiannya.
“Mungkin sebagai besar program ini belum cukup mampu berkontribusi pada penyediaan pangan ke masyarakat, namun setidaknya sudah cukup mendukung kebutuhan pangan di dalam Rutan dan Lapas,” lanjutnya.
Menteri Agus Andrianto juga mengatakan bahwa optimalisasi digital di kementerian adalah bagian dari upaya efisiensi dan efektifitas pelayanan. Saat ini sistem digital dalam pengurusan paspor, visa, dan izin tinggal, telah mendapat banyak apresiasi masyarakat. Karena selain mengurangi biaya, prosesnya juga jauh lebih cepat.
Menanggapi paparan dari Menimipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan pihaknya menyetujui usulan tersebut.
“Kami meminta kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XIII DPR RI untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas program prioitas serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarayakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara makin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” pinta Willy.
