Federasi Mahasiswa Jakarta Gelar Aksi Demo Tuntut Copot Pejabat Yang Lakukan Abuse of Power di Dunia Pendidikan

Jakarta, Jurnalutara.com – Massa yang menamakan dirinya Federasi Mahasiswa Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Senin pagi (24/3/2025), menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan di dunia pendidikan.

Aksi yang dilakukan oleh Federasi Mahasiswa Jakarta ini bertujuan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan terlebih di dunia pendidikan. Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, dengan tuntutan agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret dalam mengusut dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik penyalahgunaan jabatan, seperti yang terindikasi kuat terjadi di sudin pendidikan Jakarta utara II yang melibatkan pejabat PPJB, PPK dan kasubag SMAN 115.

Ferdiansyah sebagai koordinator lapangan (korlap) aksi demo tersebut dalam orasinya mengatakan, “Kami tidak ingin lagi melihat Negara ini dikelola oleh orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan. Penyalahgunaan jabatan harus dihentikan, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya.”

Aksi tersebut juga dihadiri oleh beberapa mahasiswa menyatakan solidaritasnya terhadap gerakan ini. Mereka mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum serius dalam melakukan investigasi terhadap kasus-kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan uang rakyat.

“Tak ada toleransi sedikitpun jika ini berkaitan dengan uang rakyat. Cukup rakyat menderita dengan persoalan hidupnya. Jangan ditambah dengan kelakuan pejabat bermain-main dengan wewenang dan jabatannya yang melibatkan uang rakyat ,” pekiknya dalam orasi.

Dalam pernyataannya Ferdi menyampaikan bahwa mereka akan kawal kasus ini sehingga PPJB, PPK Sudin Pendidikan Jakarta Utara II mendapat sanksi serius atas tindakannya yang tidak bertanggung jawab, kalau perlu dicopot dari jabatannya.

” Kami tak akan lengah sedikitpun hingga pihak terkait mendapan sanksi serius agar ini menjadi contoh dan peringatan untuk pejabat lainnya, jangan pernah bermain main dengan jabatan yang kehidupannya ditanggung dengan gaji dari uang rakyat ” Imbuh ferdi dalam keterangannya

Selanjutnya mereka menuturkan akan atur waktu untuk sambangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Balai Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dengan penyimpangan dari tugas, fungsi dan conflict of interest. Agar pegawai semacam ini harus lenyap dari tubuh kepegawaian negara demi kepercayaan masyarakat.