Soal Presiden Boleh Memihak, Butet Kartaredjasa: Keterus-terangan Tak Bermoral

Yogyakarta, JurnalUtara.com – Pernyataan kontrovesial Presiden Joko Widodo, tentang presiden dan para menteri boleh berkampanye dan memihak terus menuai pro-kontra berbagai kalangan. Semalam budayawan Butet Kartaredjasa menyebut sikap tersebut nirmoral atau tidak bermoral.

Butet menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di awal pentas budaya bertajuk ‘Musuh Bebuyutan’ yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu (24/1/2024). Menurutnya pernyataan yang menyebutkan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak adalah keterusterangan yang harus disyukuri, karena nirmoral.

“Jadi pertunjukan kita malam ini juga bisa kita artikan sebagai semacam syukuran. Syukuran karena tadi pagi kita mendengar satu pernyataan yang keren, bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak, keterusterangan ini kita syukuri, karena nirmoral,” ujar Butet.

Mulanya, Butet mengatakan pentas budaya itu merupakan program untuk menjalankan kebudayaan sebagai rumah bersama untuk menghayati ke-Indonesia-an. Menurut Butet, menghayati keindonesiaan bisa melalui jalan politik, jalan hukum, atau apa pun. Butet juga menyebut pentas seninya sebagai program ibadah kebudayaan.

“Jadi ibadah kebudayaan program kami ini adalah ikhtiar kami untuk menggunakan jalan kebudayaan sebagai rumah bersama, untuk menghayati ke-Indonesia-an kita,” kata Butet Kartaredjasa

Menurutnya, jalan kebudayaan memiliki sandaran moralitas. Dia menyebut bisa saja jalan kebudayaan menyelesaikan masalah politik dan hukum. Butet berharap presiden yang akan datang akan menjadikan budaya sebagai panglima.

“Jadi kalau (budaya-red) sudah jadi panglima, aman aja. Kalau ada apa-apa nanti, minta tolong kepada kebudayaan. Kalau misalnya di tahun politik ini ada masalah-masalah yang tidak bisa selesai secara hukum dan politik, jalan kebudayaan akan menolong. Karena di dalam kebudayaan, kita harus punya sandaran moralitas,” jelas Butet.

Butet kemudian menyinggung ucapan Jokowi soal presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak di kontestasi politik, asal tak menggunakan fasilitas negara. Dia berpendapat ucapan Jokowi sebagai satu pernyataan yang keren yang terus terang.

“Bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak, keterusterangan ini kita syukuri, karena nirmoral,” pungkas Butet.