Info Kabinet Prabowo Bakal Sampai 44 Menteri. PRJ: Kirain 100.
Jakarta, JurnalUtara.com – Menanggapi informasi dari beberapa elite politik, bahwa kabinet Prabowo bakal membengkak hingga 44 menteri, inisiator Partai Rakyat Jakarta (PRJ), Sandi Suryadinata, menyatakan tidak kaget dan sudah menduga sebelumnya. Hal ini disampaikannya melalui pesan WA ke redaksi JU kemarin malam, Rabu (11/9/2024).
“Kirain malah lebih dari seratus,” jawab Bang Sandi, panggilan akrab tokoh senior dari Jakarta Utara.
Baca juga: Partai Politik Dianggap Tidak Perhatikan Aspirasi Rakyat, Aktivis Dirikan Partai Rakyat Jakarta
Seperti yang telah diberitakan oleh Kompas.com (11/9/2024), Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhhas), menginformasikan bahwa akan ada penambahan sejumlah besar kementerian pada kabinet Jokowi. Sebelumnya Ketua MPR politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan mendengar kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi 44 menteri.
“Ya mungkin sekitar itu (44),” kata Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Untuk melancarkan hal tersebut, DPR tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 UU No. 39/2008 tersebut membatasi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat).
Kabinet Gendut Yang Aneh
“Ini kabinet gendut aneh yang gak peduli keadaan bangsa saat ini. Bandingkan saja dengan Amerika Serikat (AS) dan China (RRC),” kata Bang Sandi.
Menurut pendiri Partai Rakyat Jakarta (PRJ) ini, AS hanya memiliki 15 kementerian dan 10 lembaga, sedangkan RRC hanya 21 kementerian dan 4 lembaga setingkat kementerian.
“Padahal APBN AS itu 33 kali lipat APBN RI dan China 19 kali lipat. Jumlah penduduk AS 331 juta orang, China 1,41 miliar, dan RI hanya 273 juta. Demikian juga dengan luas negara. Tapi mereka jumlah kementeriannya langsing sekali,” tutur Bang Sandi.
Menurut Sandi, jumlah kabinet yang gendut ini hanya untuk mengakomodir elite-elite parpol dan relawan pendukung ketika pilpres. Ini bukti kesekian bahwa parpol-parpol yang ada lebih mengedepankan kepentingan sendiri dan kroni ekonominya daripada melayani kepentingan publik.
PKS Jalani Ngabalinisasi
Terkait apakah partai-partai yang baru bergabung ke KIM plus-plus akan mendapat kursi menteri, Sandi menjawab bahwa partai-partai baru gabung, seperti PKS, PKB, dan Nasdem terlihat sedang menjalani proses ‘ngabalinisasi’.
“Mereka itu ya… menurut pengamatan saya harus menjalani ‘Ngabalinisasi’, baru nanti dinilai layak tidak jadi anggota KIM plus-plus dan dikasih kursi,” tutur Bang Sandi.
Ngabalinisasi itu semacam ‘mapras’ atau perploncoan kalau di kampus, atau inisiasi calon anggota KIM plus-plus. Jadi harus membukti dulu kesungguhan untuk mengabdi pada Prabowo.
“Biasanya mereka harus membukti kalau mereka sudah tobat. Dan itu harus dibuktikan, misalnya kalau sebelumnya mendukung Anies sekarang malah menjebak, mengkhianati dan terus memojokan Anies… Sekarang lihat aja kelakuannya gimana? Bener gak? Amati sendiri deh.” tutup Sandi.
