Delegasi Aksi Unras AJUM Diterima Beraudiensi Oleh Ima Mahdiah
Jakarta, JurnalUtara.com- Delegasi Aliansi Jakarta Utara Menggugat (AJUM) diterima audiensi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah ditengah unjuk rasa yang digelar siang ini (Rabu, 26/2) di ruang Wakil Ketua di Gedung DPRD DKI Jakarta. Koordinator AJUM, Anung Muchamat Alias Bang Anung menyampaikan bahwa AJUM ingin mencari solusi bersama untuk berbagai permasalahan yang telah lama dihadapi warga Jakarta Utara.
“Kita datang untuk berdiskusi. Mari kita kerja bersama untuk mencari solusi menata kawasan pelabuhan,” kata Bang Anung.
Baca juga: Bang Anung Akan Unjuk Rasa di Balai Kota 3 hari Jelang Puasa
Sebelumnya AJUM melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota terkait masalah yang dihadapi masyarakat Jakarta Utara. Dalam pers rilis aksi yang dibagikan AJUM menyampaikan beberapa tuntutan yang diantaranya adalah mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyiapkan dan melakukan upaya serius, kongkrit dan terencana dalam menangani masalah kemacetan lalu lintas beserta dampaknya khususnya di Jakarta Utara dan melaksanakan penataan Kota Pelabuhan sebagai prioritas program untuk segera dilaksanakan.
“Aktivitas kepelabuhanan menjadi faktor signifikan dan berkontribusi besar atas berbagai gangguan sosial dan lingkungan. Tingginya aktifitas/kegiatan bongkarmuat barang di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok dan keterbatasan buffer area merupakan akar masalah terjadinya persoalan yang berimbas pada situasi diluar Pelabuhan,” jelas Bang Anung.
Disampaikan oleh AJUM kepada Ima Mahdiah bahwa urgensinya penataan kawasan pelabuhan Jakarta Utara melihat angka kecelakaan akibat ketidakpatuhan terhadap jam operasional truk muatan besar masih tinggi. Selain itu persoalan polusi udara dan ketidaktertiban parkir truk juga menjadi persoalan yang membebani masyarakat.
Darurat penataan kawasan pelabuhan
Sementara itu ketika menanggapi aspirasi AJUM, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan bahwa penataan kawasan pelabuhan sudah bisa dibilang darurat mengingat tingginya korban kecelakaan di Jakarta Utara.
“Terima kasih kepada teman-teman Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Optimalisasi penataan kawasan pelabuhan ini darurat karena dalam sehari bisa ada hingga enam korban meninggal (akibat kecelakaan-Red) di kawasan tersebut,” ujar Ima.
Ia menegaskan, aturan pembatasan jam operasional truk sebenarnya telah ada sejak 2019. Hanya saja, implementasinya masih lemah. Sorotan lain yakni indikasi praktik pungutan liar (Pungli) yang memungkinkan truk tetap beroperasi di luar waktu yang ditentukan.
“Harapan saya kepada Dishub DKI Jakarta, aspirasi teman-teman bisa diakomodir, khususnya terkait ketegasan dalam penegakan aturan. Saya minta mulai besok harus ada perbaikan,” tutur koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.
Ima juga menjanjikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Utara terkait penertiban pool/parkir truk yang berada di pemukiman warga. Ima juga menekankan kepada pihak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menegakan aturan jam operasional secara tegas.
“Untuk Dishub, aturan jam operasional harus ditegakkan, dan saya akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Utara untuk penertiban pool parkir yang berada di pemukiman warga,” tegas Ima.
.
